Jayapura (7/8)---Komite Nasional Papua
Barat
(KNPB) dengan tegas menolak semua kebijakan pemerintah Indonesia di
tanah Papua dalam bentuk apapun. Sebab rakyat Papua bukan bagian dari
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini dikatakan Juru Bicara KNPB, Wim R. Metlama.
Menurut Metlama, pemerintah Indonesia terlalu memaksakan diri menawarkan program yang tak sesuai dengan kehendak rakyat Papua. "Rakyat berteriak selama ini bukan meminta uang atau fasilitas mewah. Tapi sejak tahun 1960 hingga kini, rakyat meminta agar pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono segera membuka diri dan memberikan ruang demokrasi seluas-luasnya ke rakyat Papua menentukan nasib masa depan sendiri melalui referendum yang merupakan mekanisme yang paling demokratis yang berlaku di dunia,” katanya ke wartawan di Abepura, Selasa (7/8).
Walaupun pemerintah menawarkan berbagai macam program. "Tapi kami yakin tidak akan berhasil dan membunuh ideology Bangsa papua Barat yang ingin bebas dari genggaman pemerintah NKRI. Kami tegaskan, akan tetap melawan terhadap kebijakan pemerintah, teramasuk tak melibatkan diri dalam program Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) dan tak pula terlibat dalam kampanye pemilihan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati, serta tak terlibat dalam pemekaran yang sedang diupayakan. Kami tak akan terlibat, dan jika ada yang terlibat itu bukanlah anggota atau aktivis KNPB,” tandasnya. (Jubi/Eveerth)
Juru Bicara KNPB, Wim Medlama saat jumpa pers (Jubi/Eveerth)
Menurut Metlama, pemerintah Indonesia terlalu memaksakan diri menawarkan program yang tak sesuai dengan kehendak rakyat Papua. "Rakyat berteriak selama ini bukan meminta uang atau fasilitas mewah. Tapi sejak tahun 1960 hingga kini, rakyat meminta agar pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono segera membuka diri dan memberikan ruang demokrasi seluas-luasnya ke rakyat Papua menentukan nasib masa depan sendiri melalui referendum yang merupakan mekanisme yang paling demokratis yang berlaku di dunia,” katanya ke wartawan di Abepura, Selasa (7/8).
Walaupun pemerintah menawarkan berbagai macam program. "Tapi kami yakin tidak akan berhasil dan membunuh ideology Bangsa papua Barat yang ingin bebas dari genggaman pemerintah NKRI. Kami tegaskan, akan tetap melawan terhadap kebijakan pemerintah, teramasuk tak melibatkan diri dalam program Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) dan tak pula terlibat dalam kampanye pemilihan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati, serta tak terlibat dalam pemekaran yang sedang diupayakan. Kami tak akan terlibat, dan jika ada yang terlibat itu bukanlah anggota atau aktivis KNPB,” tandasnya. (Jubi/Eveerth)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar