POLDA PAPUA SEGERA PINDAKAN KETUA PARLEMENT NASIONAL KE LP DOYO

Polda Didesak Pindahkan Buchtar ke Lapas Narkotika

Kamis, 23 Agustus 2012 16:52

Polda Didesak Pindahkan Buchtar ke Lapas Narkotika Jubir KNPB, Wim R Medlama dan dia aktifis KNPB saat memberi keterangan pers di Prima Garden Abepura, Kamis (23/8) JAYAPURA – Dengan alasan kondisi kesehatan Buchtar Tabuni yang memerlukan perawatan medis akibat sakit mag dan darah rendah, KNPB melalui juru bicaranya Wim R Medlama (Jubir Nasional KNPB), mendesak pihak Polda Papua untuk bersedia memindahkan penahanan Buchtar  ke lapas Narkotika, Doyo Baru, Kabupaten Jayapura. “Sementara ini kondisi dari Buctar Tabuni tidak memungkinkan untuk ditahan di Polda Papua dikarenakan kondisi kesehatan Buctar Tabuni tidak terjamin di tahanan Polda Papua,”ungkapnya didampingi dua aktifisnya Assa Asso dan Ogram Wanimbi saat menggelar jumpa pers di Prima Garden Abepura, Kamis (23/8). Hal tersebut, pernah diungkapkan Buchtar Tabuni saat sidang terakhir sebelum masa libur lebaran. Namun ketua majelis hakim yang dipimpin Haris Munandar,SH,MH menyatakan hal itu sangat tergantung pihak Polda Papua dan Jaksa Penuntut Umum yang saat ini masih berupaya membuktikan pasal yang disangkakan terhadap Buchtar Tabuni di PN Klas 1A Jayapura. Saat disinggung bila pihak Polda tidak segera memindahkan ke LP Narkotika Doyo Baru, pihak KNPB tidak ada pilihan, melainkan hanya akan tetap meminta Pihak Polda agar Buchtar Tabuni tetap dipindahkan. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyatakan sangat menyesalkan tindakan aparat keamanan TNI dan POLRI berupa pengejaran dan penangkapan terhadap Ketua KNPB wilayah Paniai yang menurutnya tanpa penyebab yang jelas. “Tindakan pengejaran dan penangkapan oleh aparat keamanan TNI dan POLRI terhadap Ketua KNPB Kabupaten Paniai, kami meminta dihentikan,” tegasnya. menurutnya, polemik yang terjadi di Kabupaten Paniai merupakan masalah ideologi dan harga diri orang Papua dan bukan masalah yang baru. “Kejadian penembakan tersebut dikarenakan ideologi orang Papua sejak tahun 1961,” ungkapnya. Menurutnya, UP4B dan upaya pembangunan untuk kesejahteraan bagi orang Papua tidak akan pernah menyurutkan perlawana orang Papua. “Akan tetap terjadi perlawanan terus dari orang Papua, maka pemerintah pusat harus gelar Referendum di tanah Papua,” tegasnya lagi. Dan kepada Aparat Keamanan TNI dan POLRI diminta untuk melakukan tindakan persuasif kepada rakyat Papua. (aj/don/l03)