“Ide Papua Merdeka, Perjuangan Umat”

KETUA Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP) Socratez Sofyan Yoman mengatakan, semangat dan idealisme Papua bukan baru muncul di era reformasi. Semangat itu sudah tertanam dalam diri anak Papua sejak lahir. “Ya harus diakui itu, ide Papua Merdeka itu perjuangan umat, saya ini netral, dan sebagai hamba Tuhan melihat seperti demikian,” kata Socratez kepada SULUH PAPUA, kemarin.
Ia mengatakan, idealisme Papua yang kemudian mendorong timbulnya gerakan-gerakan kiri di Papua, semestinya mendapat dukungan dari berbagai pihak. “Karena mereka umat Tuhan, maka kami terima, nah ini juga yang dilakukan oleh Vanuatu di luar negeri, mengapa sampai mereka mendukung Papua, pasti ada alasan,” katanya.
Baginya, pernyataan Perdana Menteri Vanuatu Moana Kalosil di Sidang Tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 28 September 2013 lalu, yang meminta PBB menunjuk Wakil Khusus memantau dugaan pelanggaran HAM di Papua Barat, merupakan kemajuan bagi rakyat Papua.
“Pernyataan Perdana menteri Vanuatu itu merupakan kemajuan bagi orang Papua. Bahwa perjuangan rakyat Papua bertahun-tahun sudah disuarakan di PBB.  Ini bukan LSM yang bicara, tapi sebuah Negara resmi,” ucapnya.
Ia mengatakan, dukungan Vanuatu untuk Papua, tak bisa dianggap remeh. “Vanuatu adalah Negara merdeka dan suaranya didengar. Walaupun Negara kecil, tetapi ia menyampaikan kebenaran, tidak seperti Negara besar namun penuh kebohongan,” katanya.
Sebelumnya, dalam sidang tahunan PBB, Perdana Menteri Vanuatu Moana Kalosil mengatakan, persoalan Papua Barat tak pernah mendapat perhatian serius dari PBB. Moana juga menuding bahwa selama ini polisi dan aparat Indonesia telah melakukan sejumlah pelanggaran HAM dan menangkap demonstran yang mengibarkan bendera Bintang Kejora.
Menanggapi itu, Kapolda Papua Irjenpol Tito Karnavian menegaskan, pernyataan PM Vanuatu tersebut adalah sesuatu yang tidak valid, sehingga tak perlu ditanggapi serius. “Selama setahun saya menjabat, setahu saya, yang menimpa TNI/Polri malah lebih banyak. Saya kira pernyataan Vanuatu tidak valid,” kata Kapolda. (JR/R4)